Jumat Kemarahan #1

Jatinangor, 21 Nopember 2014

Selepas waktu solat jumat, KAMMI Pengurus Daerah Sumedang menggelar ‘JUMAT KEMARAHAN’ bersama kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Sumedang. Peserta aksi yang berpartisipasi adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Sumedang, FKDF(Forum Komunikasi Dakwah Fakultas) Unpad, dan belasan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran dan IKOPIN (Institut Koperasi Indonesia).

Peserta aksi start pukul 2 siang dari depan kampus Unpad lalu melakukan long march. Titik perhatian peserta aksi dimulai dari pertigaan menuju desa sayang, di sana ketua umum FKDF, Muhammad Luthfi melakukan orasinya mengecam kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM.

Titik kedua, adalah kantor Polsek Jatinangor, peserta aksi meminta jaminan kepada polsek Jatinangor agar tidak represif kepada peserta aksi di Jatinangor seperti  yang dilakukan aparat kepada kader HMI dan pesert aksi di Makassar, bandung dan beberapa daerah lainnya. Hal ini disambut baik oleh Kapolsek Jatinangor Kompol Roedy de Vries. Disampaikannya, polisi akan berkerjasama apabila peserta aksi juga mampu koperatif dalam menyampaikan aspirasi.

Titik ketiga adalah swalayan Griya, peserta menunujukkan kepada kaum kapitalis di sana bahwa rakyat menderita dengan kebijakan harga BBM yang baru, swalayan ini dijadikan symbol kapitalisasi di Jatinangor.

Titik keempat, SPBU  Jatinangor, mahasiswa membuat segel di depan SPBU sebagai bentuk protes kepada pihak Pertamina. di sini ketum KAMMI PD Sumedang Andhika Hady Yudha mengatakan dalam orasinya keprihatinan atas dampak harga baru BBM kepada masyarakat kecil , mengutuk Presiden yang tak memegang janjinya belum satu bulan menjabat, juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk peka dan menekan pemerintah tentang kebijakan baru ini. Dilanjutkan orasi dari ketum HMI Cabang Sumedang, Whisnu Sentosa, mengatakan kebijakan pemerintah adalah sebuah ironi karena di saat harga minyak sedang turun kebijakan pemerintah Indonesia malah menaikkan harga dengan mencabut subsidi BBM, sungguh tidak pro rakyat.

Lalu, tak lama kemudian beberapa peserta aksi keluar dari barisan menghentikan mobil tangki Pertamina yang sedang melintas, sebagai lambang kemenangan atas rakyat. Setelah itu peserta aksi berputar menuju kampus IPDN, masih diikuti mobil tangki Pertamina yang telah dinaiki oleh peserta aksi.

Di depan kampus IPDN Jatinangor, peserta meneriakkan keprihatinan sikap mahasiswa IPDN yang masih diam dan tenang padahal mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa. Dilanjutkan orasi dari ketua BEM FISIP Unpad, Maman, mengatakan Presiden telah berkhianat kepada rakyat.

Peserta kembali ke depan kampus Unpad, sebelum itu peserta aksi yang menaiki mobil tangki Pertamina turun dan seluruh peserta melambai berterimakasih telah bekerjasama kepada sopir mobil Pertamina.

Aksi demonstrasi masih terus berlanjut, semakin panas dengan nyanyian dan orasi dari beberapa peserta. Tak lama peserta aksi melakukan teatrikal, dihadirkan keranda mayat dan ditempel foto Presiden Jokowi di keranda, mengasosiasikan matinya nurani Pemerintahan Jokowi, dan seluruh peserta serentak mengheningkan cipta. Aksi selesai sekitar pukul  4 sore, dan puluhan peserta aksi meninggalkan lokasi aksi dengan tertib.

Berikut tuntutan Aliansi Mahasiswa Sumedang pada 21 Nopember 2014:

1.       Mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan Penaikan Harga BBM karena tidak sesuai dengan UU no. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P.

2.       Menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberantas para Mafia Migas yang selama ini terbukti menguasai jalur perdagangan Migas Indonesia.

3.       Mengutuk berbagai tindakan represif aparat keamanan baik POLRI ataupun TNI yang membabi buta melakukan tindak kekerasan dalam setiap kegiatan pengamanan aksi mahasiswa, sehingga terjadi banyak korban.

4.       Mengajak dan menghimbau kepada seluruh komponen civil society lainnya untuk bersama-sama melakukan kritisasi dan aksi solidaritas menentang kebijaka-kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat!

peserta aksi berkumpul di depan kampus Unpad Jatinangor

Ketua Umum BEM FISIP Unpad, Maman,

Sambutan positif dari Kapolsek Jatinangor terkait aspirasi peserta aksi, Kompol Roedy de Vries.

Orasi dari Ketua Umum FKDF Unpad, Muhammad Luthfi

Orasi dari Ketua Umum HMI Cabang Sumedang, Wishnu Sentosa.

Orasi dari Ketua Umum KAMMI PD Sumedang, Andhika Hady Yudha.

Kebijakan Harga BBM Naik #1

Terkait kebijakan pemerintahan Jokowi yang telah menaikkan harga BBM nasional per 18 Nopember 2014 pukul 00.00 WIB. Premium dari Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500 dan Solar dari Rp. 5.500 menjadi Rp. 7.500. Pengurus Pusat KAMMI menyatakan sikap nya kemarin malam, 17 Nopember 2014 melalu media sosial Tiwitter.

- @KAMMIPusat: "Indonesia Butuh Ketahanan Energi, Tolak Kenaikan Harga BBM"

- Di awal kepemimpinan Pak @jokowi_do2 beliau sudah melempar isu sensitif kepada rakyat Indonesia yaitu Menaikkan harga BBM.#KAMMISaveBBM

- Hal ini tentu membuat rakyat resah, dengan alasan membebani APBN sehingga harus mencabut subsidi yg berdampak dgn kenaikn BBM #KAMMISaveBBM

- APBN adalah ujung tombak realisasi banyak kebijakan. #KAMMISaveBBM

- Dasar hukum APBN ialah UU No. 17 Th. 2003, UU No. 13 Tdan UU No. 25 Th. 2004 menjadi titik tolak reformasi keuangan negara. #KAMMISaveBBM

- UU 17 memberi kewenangan Kemenkeu untuk merencanakan hingga mengelola keuangan negara. Ruh UU ini terdiri atas 3 poin. #KAMMISaveBBM

- Tiga Poin: Unified Budgeting, I-Account, dan MTE. MTE: APBN disusun dgn memerhatikan efek min 3 thn ke dpn, tdk hny di thn ini #KAMMISaveBBM

- Sampai sekarang, nyatanya APBN yang disusun sering tidak memenuhi tiga syarat itu, khususnya poin 3 (MTE). #KAMMISaveBBM

- APBN 2015 dittpkan menggnkan baseline APBN 2014. APBN disusun brdasrkn ekonomi makro: growth, inflasi, kurs, lifting, hrg ICP #KAMMISaveBBM

- Di APBN tersebut disebutkan berapa pendapatan dan belanja negara. Di antara belanja negara ialah subsidi energi.#KAMMISaveBBM

- Dasar pmrntah menaikkan harga BBM apa? Kalau kta buka UU APBN dri 2009 hingga skrg, maka byk prasyarat yg tdk dipenuhi pmrinth #KAMMISaveBBM

- Memang growth kita selama ini relatif stabil, karena dalam pembentukan growth ada kontribusi dari berbagai sektor. #KAMMISaveBBM

- Kmbli ke APBN. Slh satu blnj trbsr APBN: energi. 70% utk pmrth pst, sktr 30% ditrnsfer ke daerh, pnddkn 20% & subsidi BBM 15%. #KAMMISaveBBM

- Coba ditagih apakah pembatasan BBM bersubsidi sebagai prasyarat kenaikan harga BBM sudah dipenuhi? #KAMMISaveBBM

- Ironisnya, sbnyk 80% BBM brsbsdi dinkmti kndraan roda empt, hny 20% utk roda dua. Sktr 60% adlh kndrn pribdi, ssnya kndrn umum #KAMMISaveBBM

- Kebijakan yang pernah ada, seperti dual pricing, RFID, Sabtu-Minggu tanpa BBM, dsb. semuanya tidak berjalan (efektif). #KAMMISaveBBM

- Alasan lain pemerintah menaikkan harga BBM ialah konsumsi BBM kita lebih besar daripada produksi. #KAMMISaveBBM

- Sayangnya, byk prasyarat tdk dipenuhi pemerintah. Slh satunya ialah pembatasan BBM bersubsidi sjk 2009. Pmrnth ingkar janji. #KAMMISaveBBM

- Secara teoritis, tdk ada salahnya menaikkan harga BBM utk menstabilkan. Namun, prasyarat itu seharusnya diindahkan pemerintah. #KAMMISaveBBM

- Slain itu, pmrnth jg prlu menyikapi rncna kenaikan BBM, cranya ialah dgn subsidi benih, bhn pangan, srt utk insentif petani. #KAMMISaveBBM

- Data 2013 mnybutkn anggaran blnja ngr mncpai Rp1.842,5 triliun. Smntr, pnyrpan anggrn hny mncpai Rp1.166,2 triliun atau 67,6% #KAMMISaveBBM

- Kemudian, dana subsidi BBM selama ini cuma Rp 211,9 triliun. #KAMMISaveBBM

- Dgn dmkian, subsidi BBM tdk bsa disebut membebani APBN krn msih byk anggaran yg blum terserap dan itu lbh besar dr subsidi BBM #KAMMISaveBBM

- Belum lagi dana APBN yg dikorupsi dan beban belanja pegawai yang sangat besar. #KAMMISaveBBM

- Dan seharusnya Jokowi tidak dengan tergesah-gesah menaikan harga BBM dengan tidak mencari opsi lain selain menaikan harga BBM. #KAMMISaveBBM

- KAMMI membaca muara dari kenaikan harga BBM adalah kompromi Jokowi atau JK dengan pengusaha migas asing. #KAMMISaveBBM

- Pngsha migas asng yg ingin menguasai bisnis hilir sprt SPBU disaat hrg BBM yg dikonsumsi oleh rkyt mendekati hrg keekonomian #KAMMISaveBBM

- Maka atas dasar itulah KAMMI menegaskan bahwa Indonesia Butuh Ketahanan Energi, Tolak Kenaikan Harga BBM. #KAMMISaveBBM

- Mari kawan, kta serukan Tolak Kenaikan BBM. Kartu Sakti Jokowi hendaknya tdk senasib seperti BLSM, atau sbg kompensasi semata. #KAMMISaveBBM

- Seruan Aksi Nasional "Indonesia Butuh Ketahanan Energi, Tolak Kenaikan Harga BBM" kpd slrh kader KAMMI. Hidup Mahasiswa! #KAMMISaveBBM

Mulai dini hari (18 Nopember 2014) sampai sore hari serentak di beberapa daerah seperti Bandung, Yogyakarta, Riau, Solo, Purwokerto dll beberapa ormas, aliansi pemuda dan mahasiswa melakukan aksi penolakan kebijakan baru Presiden Jokowi mengenai BBM. Mahasiswa tidak akan diam ketika hak rakyat kecil terusik.

Hari ini, 18 Nopember 2014, kader KAMMI Sumedang aksi bergabung dengan PD KAMMI Bandung dan beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa daerah Bandung dan sekitarnya di depan Gedung Sate, Bandung. Akan ada aksi lanjutan dari beberapa pengurus wilayah, daerah ataupun pusat untuk menolak kenaikan harga BBM. Terkhusus Pengurus Daerah KAMMI Sumedang yang akan melakukan aksi di Sumedang esok hari 19 Nopember 2014.

Suara sumbang untuk kebijakan yang belum matang penanganan dampaknya ini akan terus terdengar ke seluruh pelosok negeri.

Purwokerto

Purwokerto

Yogyakarta

Bandung dini hari

Bandung dini hari

Gedung Sate, Bandung

di depan DPRD, Bandung

Orasi dari Ketum PP KAMMI, Jakarta

Jakarta

Riau

Solo

Solo

Hasil Kajian Pengurus Pusat KAMMI terkait kebijakan harga BBM

Diskusi BBM KAMMI, Pengamat: Ada Prasyarat Jika Harga BBM Dinaikkan

JAKARTA—Serial diskusi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengawal 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-M. Jusuf Kalla (JK) kembali digelar pada Sabtu (8/11/2014) di Sekretariat Pengurus Pusat KAMMI, Matraman, Jakarta. Tema “Menyikapi Isu Kerakyatan: Kenaikan Harga BBM di Era Jokowi-JK” menjadi pokok diskusi. Sedangkan dosen pascasarjana sekaligus pengamat ekonomi Universitas Paramadia Dr.Handi Risza Idris, SE, MEc didapuk sebagai pemantik dalam diskusi tersebut.

Pada awal penyampaian uraian, Handi menyoroti mengajak peserta diskusi memahami ihwal relasi APBN dan subsidi BBM.

“APBN adalah ujung tombak realisasi banyak kebijakan pemerintah. Subsidi BBM termasuk di dalamnya. APBN juga menjadi gambaran sehat atau tidaknya sistem keuangan suatu negara,” kata Handi.

Kemudian, Handi mengaku secara teoritis tidak salah jika pemerintah menaikkan harga BBM demi menstabilkan APBN. Dirinya menyebutkan data, bahwa 70% APBN yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat terdapat sekitar 15%-nya untuk subsidi BBM.

Terlebih lagi, lanjut Handi, konsumsi BBM kita lebih besar daripada produksi sebagai fakta yang tak bisa dibantah.

“Namun demikian, ada prasyarat yang mesti dipenuhi pemerintah sebelum menaikkan harga BBM. Salah satu yang krusial ialah pembatasan jumlah BBM bersubsidi tiap tahunnya,” terangnya, ”hal ini merupakan salah satu ruh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Sayangnya, tambahnya, pemerintah sejak 2009 hingga sekarang tidak pernah melakukan pembatasan BBM bersubsidi.

Hal itu diperparah lagi dengan berbagai kebijakan terkait pengontrolan efisiensi dan efektivitas penggunaan BBM bersubsidi yang gagal dieksekusi.

“Data menunjukkan BBM bersubsidi  justru lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi roda empat di Pulau Jawa,” tukasnya.

Oleh karena itu, Handi mengusulkan agar pemeritah tidak terburu-buru menaikkan harga BBM.

Selain itu, dirinya juga mengimbau pemerintah untuk melakukan upaya lebih (extra effort) dalam pengelolaan energi dalam negeri.

“Pengelolaan energi alternatif dari bumi Indonesia yang kaya memang bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Perlu terus dilakukan research and development. Barangkali kita bisa mencontoh Brasil yang sukses melakukan terobosan dalam bidang energi,” tukasnya.

Di akhir diskusi, Handi berharap Pertamina lebih disehatkan lagi perannya sebagai national oil company di Indonesia yang bertugas menjadi legulator sekaligus operator dalam pengelolaan energi minyak bumi.

Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI Andriyana sebelumnya pernah menyampaikan, sebaiknya Jokowi-JK lebih fokus menepati janjinya untuk mengurangi beban APBN dengan berhemat dan membereskan perkara korupsi, terutama di bidang migas.

(Nur Afilin, Humas PP KAMMI)

PD KAMMI Sumedang pasca Mukerda II

Slamat pagi sobat bloger... :)
Bagi tegar, waktu terindah adalah pagi... Ketika satu malam mencekam berlalu dan harapan baru ditawarkan.. (Aciaciaa :D)

Alhamdulillah, pagi tiba lepas hari kemarin yg diperingati seluruh rakyat Indonesia terutama para pahlawan...
#10Nopember2014

Waktunya menerima dan menyambut semangat baru di tahun baru hijriyyah...

FYI sobat blogger..
8 Nopember lalu kita pasukan KAMMI Daerah Sumedang ketok palu di sidang pleno Musyawarah Kerja Daerah chapture 2. Pasca rotasi n reshufle pengurus.

Berikut lingkar pasukan baru pasca Mukerda :

Ketua Umum Andhika Hady Yudha S. Pt
Sekjen Marlis Nawawi S. Pt
Kestari Nurvita Pratiwi
Bendahara Nanin Nur'aini

Kaderisasi Nadhia Dwi, Saiful Islam Rabbani, Sri Sulastri, Nurul Fitri S

Humas Nurul Fathimah, Dindin, Rangga Yusnan

Sosmas Nurqomariah, Fahmi Arif, Becus S, Gungun

Kebijakan Publik Azhari Novrian, Naufan, Grace, Saifuddin Rabbani

Pengembangan Komisariat Ghani Ghilman, Aris, Parmohonan

Bidang Pemberdayaan Perempuan Ela Laelasari, Maryam, Ai Ratih, Elin

Saling mendoakan mendukung dan membantu ya sobat blogger...

Maju terus #Indonesia
#salammuslimnegarawan :)

Selamat beraktivitas.