Hasil Kajian Pengurus Pusat KAMMI terkait kebijakan harga BBM

Diskusi BBM KAMMI, Pengamat: Ada Prasyarat Jika Harga BBM Dinaikkan

JAKARTA—Serial diskusi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengawal 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-M. Jusuf Kalla (JK) kembali digelar pada Sabtu (8/11/2014) di Sekretariat Pengurus Pusat KAMMI, Matraman, Jakarta. Tema “Menyikapi Isu Kerakyatan: Kenaikan Harga BBM di Era Jokowi-JK” menjadi pokok diskusi. Sedangkan dosen pascasarjana sekaligus pengamat ekonomi Universitas Paramadia Dr.Handi Risza Idris, SE, MEc didapuk sebagai pemantik dalam diskusi tersebut.

Pada awal penyampaian uraian, Handi menyoroti mengajak peserta diskusi memahami ihwal relasi APBN dan subsidi BBM.

“APBN adalah ujung tombak realisasi banyak kebijakan pemerintah. Subsidi BBM termasuk di dalamnya. APBN juga menjadi gambaran sehat atau tidaknya sistem keuangan suatu negara,” kata Handi.

Kemudian, Handi mengaku secara teoritis tidak salah jika pemerintah menaikkan harga BBM demi menstabilkan APBN. Dirinya menyebutkan data, bahwa 70% APBN yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat terdapat sekitar 15%-nya untuk subsidi BBM.

Terlebih lagi, lanjut Handi, konsumsi BBM kita lebih besar daripada produksi sebagai fakta yang tak bisa dibantah.

“Namun demikian, ada prasyarat yang mesti dipenuhi pemerintah sebelum menaikkan harga BBM. Salah satu yang krusial ialah pembatasan jumlah BBM bersubsidi tiap tahunnya,” terangnya, ”hal ini merupakan salah satu ruh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Sayangnya, tambahnya, pemerintah sejak 2009 hingga sekarang tidak pernah melakukan pembatasan BBM bersubsidi.

Hal itu diperparah lagi dengan berbagai kebijakan terkait pengontrolan efisiensi dan efektivitas penggunaan BBM bersubsidi yang gagal dieksekusi.

“Data menunjukkan BBM bersubsidi  justru lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi roda empat di Pulau Jawa,” tukasnya.

Oleh karena itu, Handi mengusulkan agar pemeritah tidak terburu-buru menaikkan harga BBM.

Selain itu, dirinya juga mengimbau pemerintah untuk melakukan upaya lebih (extra effort) dalam pengelolaan energi dalam negeri.

“Pengelolaan energi alternatif dari bumi Indonesia yang kaya memang bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Perlu terus dilakukan research and development. Barangkali kita bisa mencontoh Brasil yang sukses melakukan terobosan dalam bidang energi,” tukasnya.

Di akhir diskusi, Handi berharap Pertamina lebih disehatkan lagi perannya sebagai national oil company di Indonesia yang bertugas menjadi legulator sekaligus operator dalam pengelolaan energi minyak bumi.

Sementara itu, Ketua Umum PP KAMMI Andriyana sebelumnya pernah menyampaikan, sebaiknya Jokowi-JK lebih fokus menepati janjinya untuk mengurangi beban APBN dengan berhemat dan membereskan perkara korupsi, terutama di bidang migas.

(Nur Afilin, Humas PP KAMMI)